Author name: admin

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri. Baca juga: Kapolri Suyudi Minta Anggota Polri Jaga Sikap, Perilaku, dan Terbuka ke Masyarakat “Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP,” kata Asep, Selasa (3/11/2026). Bukan hanya itu, polisi telah menetapkan tersangka dua orang lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Baca juga: Prabowo Rapat soal Ekonomi, Bahas Inflasi hingga Perintahkan Penghematan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga empat wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore. Mereka yang dilantik lewat reshuffle ke-8 kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbaru ini adalah: 1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi2. Jenderal TNI Richad Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan3. Dr Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian4. M Maulana Bungaran SH MH sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)6. Prof Dr Setyawan Pudyatmoko menjadi Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)7. Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Baca juga: Calon Kepala Badan Gambut dan Rektor IPB Tiba di Istana Jelang Reshuffle Lagu Indonesia Raya berkumandang di Istana Negara, dinyanyikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan para pejabat tinggi negara. Nama-nama yang dilantik hari ini dibacakan oleh Deputi Bidang Administratif Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

KOMPAS.com – Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menang 9-2 atas Timnas Bangladesh. Duel Timnas Indonesia vs Bangladesh bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026). Indonesia unggul 9-2 berkat sumbangan lima gol Mitchell Baker ditambah dengan gol Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks. Bangladesh mencuri dua gol dari Sahariar Emon dan Farhaan Ali Wahid. Baca juga: Klasemen Akhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia di Puncak Hasil ini membawa Indonesia melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan bersua Thailand.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/1/2026) hari ini. Pelantikan para pejabat baru tersebut akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pukul 14.00 WIB. “Iya betul. Jam 14.00 WIB,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya kepada wartawan. Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah pejabat sudah tiba di Istana mengenakan setelan jas dengan dasi biru, pakaian yang kerap digunakan para menteri saat dilantik. Baca juga: Prabowo Akan Lantik Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Siang Ini Beberapa pejabat yang hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menter Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonsia Mukhtaruddin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan itu ditetapkan setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III pada Kamis (1/10/2026). “Kami tadi sudah berkonsultasi dengan para Kapoksi, dan juga mendapat persetujuan dari Ketua MKD dan pimpinan DPR, bahwa kita langsung saja, apakah secara aklamasi disetujui?” ujar Ketua Komisi III Habiburokhman, Rabu (20/1/2021). Baca juga: Prabowo Usulkan Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Habiburokhman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih.

KOMPAS.com – Kecelakaan kapal tidak jarang menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan yang menggunakan transportasi laut, termasuk mereka yang hendak menyeberang menuju destinasi wisata di sejumlah pulau di Indonesia. Namun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai persoalan keselamatan transportasi tidak serta-merta membuat wisatawan takut menggunakan kapal. “Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena itu kan kembali yang tadi saya sampaikan, kalau aspek keselamatan dari yang menyediakan jasa transportasi itu kurang, ya kan mestinya enggak dinaikkan (ditumpangi),” kata Hariyadi kepada awak media di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026). Namun, sambungnya, jika ada yang tetap memilih menumpangi kapal yang tidak memprioritaskan aspek keselamatan, harus tahu risiko terburuk. Menurut Hariyadi, aspek keselamatan dari penyedia jasa transportasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebelum sarana transportasi digunakan untuk mengangkut wisatawan.

KOMPAS.com – Harga murah untuk transportasi wisata sebaiknya tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan keselamatan penumpang. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku industri pariwisata perlu selektif dalam memilih mitra transportasi yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. “Dari sisi operatornya itu menjual terlalu murah sehingga dia mencari mitranya yang relatif juga harganya sangat kompetitif. Nah, di situ biasanya faktor keselamatan menjadi pertimbangan itu,” kata Hariyadi dalam Konferensi Pers Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2026 di gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026). Menurut Hariyadi, industri pariwisata yang tergabung dalam asosiasi melakukan seleksi terhadap mitra transportasi yang digunakan. Proses tersebut mencakup penilaian terhadap aspek keselamatan sebelum sarana transportasi digunakan untuk mengangkut wisatawan.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai keberadaan Jalur kelok 23 yang menghubungkan Bantul-Gunungkidul, serta dibangunnya jalan tol menuju wilayah DIY bisa menarik investor pariwisata. Meski begitu, hal ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan produk layanan pariwisata agar wisatawan betah. “Semua tergantung kesiapan DIY sendiri sebagai tuan rumah, sejauh mana produk dan layanan pariwisatanya memiliki kekuatan untuk daya tarik dan mampu menahan wisatawan di DIY,” kata Ketua GIPI DIY, Bobby Ardiyanto Setyo Ajie, Rabu (2/9/2026). Menurutnya, jika produk-produk wisata tidak ditingkatkan kualitasnya, maka tidak menutup kemungkinan bisa menurunkan lama tinggal wisatawan. “Saat produk pariwisatanya tidak di-upgrade dan masih monoton seperti ini tentunya tidak memiliki kekuatan untuk menahan wisatawan lebih lama di Jogja,” ujar dia. Baca juga: Menyuguhkan Pemandangan Laut, JJLS Kelok 23 Gunungkidul-Bantul Dibuka September 2026

KOMPAS.com – Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menanggapi kekecewaan jajaran Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang dihapus dari Undang Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Ia mengatakan, perubahan Perubahan Ketiga Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah hak inisiatif DPR RI. Penyusunannya diklaim telah dibahas bersama Pemerintah dan Industri Kepariwisataan secara terbuka dan telah dilakukan berbagai rangkaian konsultasi publik. Adapun pelibatan asosiasi kepariwisataan disebut tercantum dalam Bab IV Pasal 8 ayat (2) huruf j yang membahas ekosistem kepariwisataan. “Dalam Bab VII Pasal 22 tercantum bahwa setiap pelaku usaha pariwisata berhak membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan. Atas dasar tersebut maka asosiasi kepariwisataan dapat tetap berperan dalam membangun serta mengembangkanpariwisata Indonesia,” kata Widiyanti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa (14/10/2025). Baca juga: Dihapus dari UU Kepariwisataan, GIPI akan Kirim Surat ke Presiden Prabowo

KOMPAS.com – Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan hingga saat ini industri pariwisata masih belum menjadi program utama, melainkan hanya menjadi program pelengkap pemerintah. “Kita mengalami kendala, karena sejak republik ini berdiri, pariwisata itu sebelumnya tidak menjadi program utama dari berbagai pemerintahan yang ada selama ini. Mulai pertama republik ini berdiri sampai hari ini pariwisata itu bukan program utama tetapi lebih kepada program pelengkap.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hariyadi dalam acara Press Conference DPP GIPI tentang Menilik Kondisi Pariwisata di tengah dinamika Undang-Undang Pariwisata Terbaru, yang Kompas.com pantau secara daring, Minggu (12/10/2025). Baca juga: Dihapus dari UU Kepariwisataan, GIPI akan Kirim Surat ke Presiden Prabowo Hariyadi memaparkan, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Pasal 4 tertulis urusan pemerintah dibagi dalam tiga kategori. Mengutip Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 4 Ayat 2 a ditulis: “Urusan pemerintah yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.